Belanja Negara per April 2023 Mencapai Rp765,8 Triliun

Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melaporkan, bahwa sampai dengan 30 April 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp765,8 triliun atau 25,0% pagu APBN (pagu), tumbuh 2% yoy.

“Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp522,7 triliun (23,3% dari pagu), ditopang belanja K/L sebesar Rp257,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp265,0 triliun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 22 Mei 2023.

Sebanyak 52,5% dari belanja negara atau sebesar Rp274,4 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, maupun sektor pelayanan publik lainnya.

“Selanjutnya, anggaran belanja prioritas tahun 2023 tetap dijaga dalam rangka merespon tantangan global di bidang kesehatan dan ketahanan pangan,” katanya.

Belanja kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran penerima bantuan iuran (PBI) JKN bagi 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, dan pemeriksaan 4.339 sampel makanan oleh BPOM, serta untuk fasilitasi dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) kepada 690,7 ribu keluarga dengan balita di bawah dua tahun (baduta).

|Baca juga: Sampai dengan April 2023, Pendapatan Negara Tumbuh Positif

Belanja kesehatan juga disalurkan untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/POLRI dan mendukung operasional 9.016 Puskesmas, penyediaan alat antropometri untuk 4.965 Puskesmas, dan pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan KB 1.017 unit.

Sementara untuk mendukung ketahanan pangan, belanja disalurkan untuk pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, jalan pertanian, dan pengendali banjir, bantuan benih, pupuk, pestisida, serta bantuan mesin penggiling dan pengering padi, bantuan inseminasi buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak.

Di samping itu, APBN melalui anggaran perlindungan sosial juga dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya, seperti melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,2 juta KPM, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan iuran PBI JKN, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, dan jaminan persalinan (Jampersal), bantuan stimulan rumah terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, serta penyaluran subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa.

Selain itu, kinerja anggaran untuk kebutuhan rakyat di sektor pendidikan dan infrastruktur juga terus dijaga. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain untuk gaji pengajar, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) dan kartu prakerja, serta dana abadi di bidang pendidikan.

|Baca juga: Realisasi Belanja Negara Mencapai 4,6%, Tumbuh 11,2% Dibanding 2022

Sementara, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, hingga akhir April 2023 telah dicairkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, sistem penyediaan air minum (SPAM), sarana prasarana sanitasi, dan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Sementara melalui Kementerian Perhubungan untuk rel KA, bandara, dan pelabuhan laut. Alokasi belanja prioritas Infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah (peningkatan kemantapan jalan di 328 kab/kota dan 31 provinsi, perluasan SPAM jaringan perpipaan 94.036 SR, peningkatan SPAM jaringan perpipaan 47.079 SR) serta penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 16.647 unit rumah. Selanjutnya, realisasi subsidi hingga akhir April 2023 digunakan untuk menyalurkan subsidi energi sebesar Rp42,2 triliun baik berupa subsidi BBM, LPG tabung 3 Kg, maupun listrik.

Sementara subsidi non-energi telah terealisasi sebesar Rp19,9 triliun, digunakan untuk memberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), public service obligation (PSO) perkeretaapian, bantuan uang muka perumahan, dan imbal jasa penjaminan. Adapun dari sisi transfer ke daerah (TKD) sampai dengan akhir April 2023 telah tersalur sebesar Rp243,1 triliun (29,8% pagu), tumbuh 0,3% yoy diikuti dengan peningkatan tata kelola yang semakin baik, terutama dari penyaluran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

Penyaluran DAK nonfisik mengalami pertumbuhan positif disebabkan perbaikan kinerja penyampaian syarat salur dari Pemda dan rekomendasi dari K/L pengampu yang lebih baik, utamanya dari kontribusi pagu alokasi yang tinggi seperti BOS, tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan (BOK).

|Baca juga: Menkeu: Bantu Pendanaan Daerah, DBH dan CHT Akan Naik Jadi 3 Persen di 2023

Selain itu, penyaluran dana bagi hasil (DBH) juga lebih tinggi dari tahun lalu akibat kenaikan pagu DBH khususnya jenis cukai hasil tembakau (CHT), Minerba dan Migas tahun 2023. Sementara komponen TKD lainnya seperti dana alokasi umum (DAU), DAK fisik, dana otonomi khusus dan dana istimewa, serta dana insentif fiskal mengalami penurunan disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemda, sedangkan penyaluran dana desa lebih rendah disebabkan penurunan jumlah penerima BLT Desa dari 6,12 juta di 2022 menjadi 2,04 juta.

Pembiayaan investasi 2023 terus diakselerasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari total alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun, alokasi untuk klaster infrastruktur Rp85,3 triliun, klaster pendidikan Rp20 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun, klaster kerja sama internasional Rp3,5 triliun, klaster lainnya Rp58 triliun, dan kewajiban penjaminan Rp0,3 triliun.

Sampai dengan akhir April 2023, pembiayaan investasi sebagai bentuk kontribusi APBN telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 63.097 unit rumah di 378 kota/kabupaten, untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan target 7.797 orang untuk program native, 38.025 penerima dari Kemendikbudristek, 51.582 penerima dari Kemenag, pendanaan riset untuk 2.105 proyek dan riset inovasi BRIN untuk 425 proyek, serta untuk memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).