Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI Dessy Kusumayati mengungkapkan bahwa kesiapan digital menjadi salah satu tantangan utama perusahaan asuransi dalam menerapkan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Pasalnya, implementasi program tersebut tidak hanya membutuhkan kesiapan perusahaan asuransi, tetapi juga dukungan sistem digital dari rumah sakit.
Dessy mengatakan regulator menargetkan seluruh pihak sudah siap menjalankan KAPJ pada Desember 2026. Namun, menurutnya, tidak semua perusahaan asuransi dapat memenuhi kesiapan tersebut dalam waktu bersamaan karena masih harus melalui sejumlah tahapan penyesuaian.
“Memang kita ada target dari regulator, Desember 2026 ini semua harus sudah ready. Namun, kita juga harus memahami ada prioritas agar KAPJ ini berjalan, yaitu proses digital yang harus disiapkan asuransi. Tidak semua perusahaan asuransi saat ini langsung siap,” ujar Dessy, dikutip dari podcast Ngobras AAJI, Selasa, 10 November 2026.
|Baca juga: Kemenkes Sebut KAPJ Bisa Beri Kepastian Pembayaran bagi Rumah Sakit
Dia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup penyesuaian produk, pengelolaan data, hingga transformasi digital di internal perusahaan. Selain itu, kesiapan rumah sakit juga menjadi faktor penting karena pelaksanaan KAPJ membutuhkan pertukaran data dan proses administrasi yang terintegrasi.
Menurut Dessy, kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan asuransi mulai memprioritaskan kerja sama dengan rumah sakit yang telah memiliki kesiapan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan KAPJ.
Di luar kesiapan teknologi, perusahaan asuransi perlu mempersiapkan pembentukan medical advisory board. Penyesuaian juga diperlukan dari sisi penetapan harga atau pricing serta pelayanan kepada nasabah.
|Baca juga: Tumbuh 16,8%, BRI (BBRI) Cetak Laba Rp48,2 Triliun di Triwulan III/2026
|Baca juga: Sequis Life Perkuat Peran Tenaga Pemasar untuk Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Asuransi
Lebih lanjut, Dessy menilai, penerapan KAPJ berpotensi memberikan manfaat bagi nasabah asuransi swasta, terutama dalam meningkatkan transparansi pembiayaan layanan kesehatan.
Melalui integrasi data antara BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi, dan rumah sakit, nasabah diharapkan dapat mengetahui secara lebih jelas besaran biaya perawatan yang ditanggung oleh masing-masing penyelenggara jaminan.
“Yang kita harapkan dengan adanya KAPJ ini, bagi peserta asuransi atau nasabah akan lebih transparan terkait tarif rumah sakit. Jadi, sebagai nasabah saya bisa mengetahui berapa yang harus saya bayar, berapa yang ditanggung JKN, dan berapa yang sebenarnya dibayarkan oleh asuransi swasta saya,” jelasnya.
Dia menambahkan pekerjaan perusahaan asuransi dalam mempersiapkan KAPJ tidak berhenti pada penandatanganan perjanjian kerja sama. Justru, pekerjaan yang lebih besar berada pada tahap implementasi teknis, khususnya digitalisasi, integrasi data, serta penyesuaian tarif dan pelayanan.
“Keberhasilan KAPJ tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antarlembaga, tetapi juga kemampuan masing-masing pihak dalam membangun sistem yang terintegrasi,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
