Media Asuransi, JAKARTA – Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal/II 2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti perbaikan penyerapan tenaga kerja, salah satunya terlihat di sektor perdagangan yang tumbuh 6,39 persen tetapi justru kehilangan sekitar 128 ribu tenaga kerja.
Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menilai kondisi tersebut menjadi salah satu anomali dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian, sehingga penurunan jumlah tenaga kerja perlu menjadi perhatian.
“Perdagangan itu triwulan kedua ya secara year on year itu mampu tumbuh enam persen lebih, 6,39 persen kalau enggak salah. Tetapi justru di sektor yang tumbuh ini dan kontribusinya besar terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap PDB, dia tenaga kerjanya berkurang 128 ribu orang keluar dari sektor perdagangan,” kata Eko.
Eko menduga perubahan pola konsumsi dan perkembangan perdagangan digital menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Meski demikian, ia menilai pertumbuhan sektor perdagangan tetap seharusnya mampu memberikan dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Memang mungkin itu karena ada dampak online ya. Artinya jualan online mungkin tumbuhnya double digit. Tapi bagaimanapun ini sektor yang menaungi salah satu yang terbesar di ekonomi Indonesia,” ujarnya, di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Eko, kondisi tersebut menunjukkan persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya mengenai seberapa tinggi pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan tersebut. Ia menilai pertumbuhan ekonomi idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja.
“Harusnya kalau kita linear atau inline dengan apa yang mau kita capai, dengan tagline semakin tumbuh lebih tinggi harusnya semakin menyejahterakan. Artinya perdagangan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi 6,39 persen harusnya penyerapan tenaga kerjanya lebih meningkat, bukan digantikan oleh katakanlah online,” katanya.
|Baca juga: BEI Ungkap Update Demutualisasi, Investor Potensial Nyatakan Minat Berinvestasi!
Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal/II 2026 sebesar 5,29 persen melambat dibandingkan kuartal/I 2026 yang mencapai 5,6 persen. Eko menilai perlambatan tersebut masih relatif normal, salah satunya dipengaruhi faktor musiman pada kuartal/I.
Di tengah perlambatan tersebut, konsumsi pemerintah menjadi salah satu penopang ekonomi. Belanja pemerintah tumbuh lebih dari 15 persen secara tahunan pada kuartal/II 2026, sementara kontribusi sektor swasta dinilai belum bergerak sekuat yang diharapkan.
Kondisi itu, menurut Eko, perlu menjadi perhatian dalam menghadapi target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2027 sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Eko menilai pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sektor swasta karena sektor ini memiliki kapasitas besar dalam menciptakan lapangan kerja.
|Baca juga: Bos Prudential Indonesia: Ketidakpastian Jadi Pengingat Pentingnya Ketahanan Finansial
|Baca juga: RUPSLB BEI 2026 Setujui Pengangkatan Komisaris dan Persiapan Demutualisasi Terus Berjalan
“Kalau goals-nya itu adalah penciptaan lapangan kerja yang nanti kalau mereka bekerja punya duit bisa konsumsi, ekonomi tumbuh lebih tinggi, maka sebetulnya peran swasta itu harus lebih dominan. Jangan kemudian digantikan oleh peran negara,” ujarnya.
Karena itu, Eko menilai, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada pencapaian angka PDB, tetapi juga menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fokuskan pada upaya untuk penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dua sektor itu kalau kita atasi kita akan lebih optimis menatap 2027,” pungkas Eko.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
