Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut capaian positif Kementerian Keuangan sepanjang 2026 menjadi pijakan dalam menyusun rencana kerja untuk 2027.
Purbaya mengatakan perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi salah satu fokus Kemenkeu pada tahun depan. Upaya tersebut mencakup reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja, serta pengendalian defisit dan utang.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan di 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Selasa, 8 September 2026.
“Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” tambahnya.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Kemenkeu mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk menjalankan lima program utama yang mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan agenda strategis Kemenkeu.
|Baca juga: Purbaya dan Komisi XI DPR Teken RKA Kemenkeu Tahun 2027
|Baca juga: 8 Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Masih dalam Pengawasan Khusus OJK
Kelima program tersebut terdiri atas Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko serta Dukungan Manajemen.
Dalam pengelolaan penerimaan negara, Kemenkeu akan memperkuat integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, pengawasan PNBP, serta layanan perpajakan. Sementara pada pengelolaan belanja negara, fokus diarahkan pada penguatan pengelolaan keuangan negara dan daerah melalui modernisasi sistem penganggaran.
Kemenkeu juga menyiapkan sejumlah langkah di bidang perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, termasuk dukungan terhadap kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, pembiayaan infrastruktur, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Di sisi lain, transformasi digital menjadi bagian dari rencana kerja 2027 melalui penguatan sejumlah sistem Kemenkeu, seperti Core Tax System, Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), Smart Customs and Excise System, serta Office Automation.
Purbaya menegaskan alokasi anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
