Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi syariah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pembiayaan. Salah satu fokus utama pemerintah yakni meningkatkan inklusi keuangan syariah yang saat ini masih jauh di bawah inklusi keuangan konvensional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan syariah saat ini baru sekitar 13 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan syariah telah mencapai 43,07 persen.
“Kita hadir dalam simposium sumbangan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, ekonomi Konvensional menuju pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial,” ujarnya, dalam Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial, Selasa, 8 September 2026.
Menurutnya, kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Pemerintah akan menyasar penguatan akses tersebut, terutama bagi masyarakat di perdesaan, sektor pertanian, dan pelaku UMKM.
Airlangga mengatakan pemerintah juga mendorong kepemilikan rekening perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Rekening tersebut dapat digunakan untuk penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital.
Di sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan KUR Syariah agar semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Penguatan perbankan syariah juga terus dilakukan agar dapat meningkatkan pembiayaan produktif bagi masyarakat.
|Baca juga: Nasabah Wajib Pahami Ketentuan Polis, Bukan Sekadar Premi dan Manfaat!
|Baca juga: Bencana Alam Bikin Penerbangan Terganggu, Begini Prospek Asuransi Perjalanan Kata OJK!
Upaya pengembangan ekonomi syariah juga mencakup optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pemerintah menilai potensi keuangan sosial tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dan konsolidasi antarlembaga agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat semakin besar.
Selain itu, pemerintah terus mengembangkan industri halal melalui sertifikasi halal dan peningkatan kapasitas UMKM. Penguatan sumber daya manusia, tata kelola, serta sinergi antara UMKM dan industri keuangan syariah dinilai penting untuk memperkuat ekosistem halal nasional.
Airlangga menambahkan pengembangan ekonomi syariah dilakukan di tengah kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I/2026 tercatat 5,45 persen, sedangkan realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Airlangga juga mencontohkan Aceh sebagai salah satu daerah yang telah mengembangkan ekosistem keuangan syariah melalui sinergi perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal.
“Nah IAEI tentunya harapannya bisa menjadi penggerak kolaborasi ekonomi Islam untuk pembangunan Indonesia dengan menghubungkan gagasan, kebijakan, dan ekosistem ekonomi syariah,” kata Airlangga yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
Menteri Agama sekaligus Ketua Umum IAEI Nasaruddin Umar mengatakan penguatan ekonomi umat juga perlu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan sumber-sumber keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
“Oleh karena itu dengan simposium ini nanti kita berharap kita menemukan cara-cara yang terbaik, untuk satu sisi menciptakan kesadaran warga masyarakat terutama umat Islam, ini untuk memberdayakan ekonomi umat Islam sendiri,” pungkas Nasaruddin.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
