Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah akan memperluas kepemilikan rekening masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional. Penyediaan rekening tersebut akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 9 September 2026.
“Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” tambah Airlangga.
Menurut Airlangga, pemerintah masih akan mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya.
|Baca juga: Purbaya dan Komisi XI DPR Teken RKA Kemenkeu Tahun 2027
|Baca juga: 8 Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Masih dalam Pengawasan Khusus OJK
Untuk memperluas kepemilikan rekening, pemerintah akan memanfaatkan layanan dari BRI dan BSI. Data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) nantinya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya terkait sistem pembayaran.
Selain rekening, pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai gateway system untuk transaksi pembayaran digital. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan akses sekaligus pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Airlangga.
Kepemilikan rekening yang lebih luas juga akan dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan rekening yang telah disiapkan, penyaluran program kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pemerintah selanjutnya akan mengoordinasikan integrasi data, penyediaan rekening, serta penguatan sistem pembayaran digital dengan lembaga dan otoritas terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
