Media Asuransi, JAKARTA – PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam layanan pinjaman daring. Pesan itu disampaikan melalui kampanye Buka-Bukaan bertajuk ‘Gak Ada Uang di Balik Batu‘ yang ditujukan memperkuat pemahaman masyarakat sebelum mengambil pinjaman.
Strategic Communication and Brand Lead AdaKami Jonathan Kriss mengatakan transparansi menjadi bagian penting dalam pelindungan konsumen, khususnya karena pinjaman merupakan produk jasa keuangan yang memiliki risiko.
Menurutnya, calon peminjam perlu mengetahui secara jelas seluruh kewajiban yang akan muncul sejak sebelum transaksi disetujui. Ia menjelaskan kampanye Buka-Bukaan ini adalah langkah nyata dalam mendorong transparansi informasi pinjaman guna melindungi masyarakat.
“Sebagai produk jasa keuangan dengan risiko tinggi, kampanye yang juga bertujuan mengedukasi ini akan terus kami gaungkan agar masyarakat semakin bijak dalam memilih serta menggunakan layanan pembiayaan,” ucapnya, dalam acara Peluncuran Kampanye Transparansi AdaKami di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Dalam praktiknya, AdaKami mengusung tiga poin utama dalam kampanye tersebut. Ketiganya berkaitan dengan besaran dana yang diterima pengguna, pola pembayaran cicilan, serta keterbukaan seluruh biaya pinjaman yang tercantum dalam aplikasi.
|Baca juga: UOB Indonesia Menjadi Bank Pertama di Indonesia yang Hadirkan Manfaat Visa Infinite Privilege
|Baca juga: MSCI Hapus GOTO dan Turunkan CPIN, Mirae Asset Sekuritas Ungkap Potensi Outflow hingga Rp1 Triliun
Poin pertama yakni dana pinjaman tidak dikenakan potongan di awal. Jonathan menjelaskan pengguna akan menerima dana pinjaman secara utuh dan hanya terdapat biaya materai yang menjadi pengecualian dari prinsip tersebut.
“Kedua, cicilan flat setiap bulan atau periode selama 30 hari. Maksudnya, jumlah cicilan konsisten dari awal hingga akhir tenor, sesuai informasi yang ditampilkan sejak awal,” jelasnya.
Poin ketiga menyangkut biaya tersembunyi. AdaKami memastikan informasi mengenai dana yang diterima, bunga, biaya layanan, tenor, jadwal pembayaran, hingga total kewajiban telah tersedia sebelum pengguna menyetujui pinjaman.
Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui secara lebih lengkap nilai kewajibannya dan tidak menemukan komponen biaya baru setelah pinjaman dicairkan. Jonathan menilai edukasi mengenai transparansi semakin relevan seiring dengan pertumbuhan industri pinjaman daring di Indonesia.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, tumbuh 25,88 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan ini semakin menegaskan pentingnya transparansi informasi agar masyarakat memilih dan memahami produk pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial mereka,” kata Jonathan.
Perencana Keuangan Profesional Rista Zwestik mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya melihat nominal pinjaman ketika hendak menggunakan layanan pembiayaan daring. Menurutnya, calon peminjam setidaknya perlu memastikan besaran cicilan dan waktu pembayaran pertama.
“Di sini banyak pengguna yang baru menyadari belakangan bahwa cicilan mereka ternyata lebih besar di awal dan harus dibayarkan dalam beberapa hari pertama setelah pinjaman diterima, bahkan belum genap sebulan,” pungkas Rista.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
