Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia pada 2023 menyiapkan 5 kebijakan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Hal ini disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat memberi sambutan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta, 30 November 2022.
Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, 4 kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
|Baca juga: Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore Perpanjang Kerja Sama Bilateral
Berikut ini 5 kebijakan BI di tahun 2023:
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal. Hal ini sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I/2023.
“Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai atau data dependent,” kata Perry Warjiyo.
2. Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Digitalisasi sistem pembayaran berdasar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana ‘white paper’ yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.
|Baca juga: Presiden Kembali Ingatkan Perekonomian Global Sulit Diprediksi
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang
Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Gubernut BI menyatakan bahwa 5 arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama pemerintah pusat dan daerah, serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat, dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
Dia tambahkan, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. “Sinergi erat dengan pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan,” tegas Perry Warjiyo.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
