Implementasi ESG merupakan wujud nyata tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia terkait infrastruktur berkelanjutan dan Quality Infrastructure Invesment. Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh United Nations Development Programme (UNDP), Pemerintah Kanada, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, lembaga multinasional, dan sektor swasta.
Kementerian Keuangan Indonesia bersama dengan UNDP dan Pemerintah Kanada, tahun ini mengembangkan Kerangka Kerja dan Manual ESG untuk pengelolaan dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. Kerjasama ini melalui program hibah yang dikelola oleh Bank Dunia.
Kementerian Keuangan menyebut Inisiatif ini sebagai cerminan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, resilient, inklusif, dan transparan di Indonesia, terutama pada pembiayaan infrastruktur.
|Baca juga: Menkeu Berikan Apresiasi Terhadap Grand Finalis Finance & Hackathon 2022
Adopsi ESG dalam proses bisnis pengelolaan dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, diharapkan bisa memastikan penyediaan infrastruktur dan memberikan dampak positif sosial-ekonomi.
Selain itu ESG diharapkan dapat meminimalkan potensi risiko alias dampak negatifnya pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. IIF juga berperan sebagai corong utama dalam implementasi framework ini.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sesi Policy Dialogue antara Menteri Keuangan dan Resident Representative UNDP Indonesia, menyatakan bahwa kebijakan ESG ini akan memberikan panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur.
Terutama panduan mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG.
Menteri Keuangan juga menjelaskan manfaat dari penerapan ESG ini dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Implementasi ESG akan membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan.
|Baca juga: Menkeu Berharap RUU P2SK Mampu Menambah Porsi Aset IKNB yang Masih Kecil
Menkeu berharap, cara ini dapat meningkatkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.
Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga 2025 dengan percontohan atau piloting pada infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada tahun 2022.
Pelaksanaan tahap awal ini selanjutnya akan dilakukan review sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.
“Implementasi ESG tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan G20,” ujarnya.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
