Media Asuransi, JAKARTA – Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Sarjito mendorong Indonesia mengakhiri ketergantungan terhadap bursa komoditas luar negeri dalam pembentukan harga mineral.
Menurut Sarjito, pembentukan BMKS harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dalam perdagangan komoditas global. Targetnya tidak berhenti sebagai produsen besar, tetapi secara bertahap mampu memengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
“Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri, tetapi ditentukan di negara lain,” kata Sarjito dalam fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Senin, 24 Agustus 2026.
Sarjito menilai kondisi tersebut menjadi persoalan strategis karena Indonesia memiliki basis sumber daya mineral yang besar dan berperan penting dalam rantai pasok global. Namun, sayangnya pembentukan harga masih banyak mengacu pada pusat perdagangan di luar negeri.
Dia menyebut sejumlah bursa yang selama ini menjadi rujukan harga komoditas, antara lain London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, Chicago Mercantile Exchange, dan bursa di Singapura. Kondisi tersebut membuat posisi Indonesia lebih banyak sebagai price taker atau pihak yang menerima harga pasar.
|Baca juga: DPR: RUU Perampasan Aset Harus Dibahas Hati-hati
|Baca juga: Laba Allianz Asia Pacific Naik 11,4% di Semester I/2026
Dalam paparannya, Sarjito menyebut, Indonesia memiliki posisi kuat pada sejumlah komoditas. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 67 persen, sementara untuk timah berada di posisi kedua dengan kontribusi sekitar empat persen.
Indonesia juga menjadi salah satu produsen utama kobalt dan batu bara dunia. Untuk batu bara, kontribusi Indonesia disebut mencapai sekitar sembilan persen dari produksi global, berada di bawah China yang mencapai sekitar 52 persen. Indonesia juga tercatat sebagai produsen sawit terbesar dunia.
Besarnya kapasitas produksi tersebut, menurut Sarjito, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan Indonesia dalam menentukan harga. Karena itu, keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas global.
Sarjito menargetkan transformasi tersebut dilakukan secara bertahap. Indonesia terlebih dahulu perlu meningkatkan kapasitas untuk memengaruhi pembentukan harga sebelum dalam jangka panjang mampu menjadi price maker.
“BMKS harus mendorong transformasi Indonesia secara bertahap dari price taker menjadi price influencer dan price maker,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Sarjito mengusulkan pembangunan ekosistem BMKS melalui sejumlah pilar, mulai dari infrastruktur, pasar, produk, data, regulator hingga ekosistem perdagangan yang saling terintegrasi.
Dia menilai infrastruktur menjadi fondasi awal karena perdagangan komoditas tidak hanya bergantung pada bursa. Sistem pergudangan, lembaga penilai atau surveyor, bursa, hingga lembaga kliring perlu terhubung dan memiliki standar yang dapat dipercaya.
Selain infrastruktur, kedalaman pasar juga menjadi perhatian. BMKS harus mampu menghadirkan pasar yang transparan, adil, teratur, dan likuid sehingga dapat menarik lebih banyak pelaku usaha serta trader.
“Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya,” tutup Sarjito.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
