Media Asuransi, JAKARTA – Pemerintah terus mengintegrasikan layanan perdagangan dan logistik melalui Indonesia National Single Window (INSW) untuk memangkas proses bisnis yang berulang dan mempermudah pelaku usaha.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan INSW menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah terkait ekspor, impor, dan logistik secara elektronik.
“Hari ini kita rapat koordinasi Dewan Pengarah sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 44 Tahun 2018 mengenai INSW,” ujar Susiwijono dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tahun 2026 secara hybrid di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Menurutnya, integrasi INSW diarahkan untuk menerapkan prinsip single submission, single and synchronous processing, serta single decision making. Dengan sistem tersebut, pelaku usaha tidak perlu berulang kali menyampaikan data dan dokumen ke berbagai kementerian dan lembaga.
Hingga saat ini, Single Submission (SSm) Ekspor telah diterapkan di 41 pelabuhan dan 21 bandara. Layanan tersebut juga telah terintegrasi dengan Health Certificate dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Sementara itu, SSm Pabean Karantina telah diterapkan di 23 pelabuhan. Pemerintah mencatat utilisasi layanan tersebut telah mencapai 100 persen untuk komoditas yang membutuhkan perizinan karantina.
|Baca juga: Bencana Alam Bikin Penerbangan Terganggu, Begini Prospek Asuransi Perjalanan Kata OJK!
|Baca juga: Ini Jurus Pemerintah untuk Naikkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang Masih Tertinggal
Integrasi juga diperluas ke layanan fasilitas fiskal dan pengangkutan barang. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat menyederhanakan penyampaian data sekaligus meningkatkan efisiensi proses logistik nasional.
Digitalisasi perdagangan juga dilakukan untuk komoditas mineral dan batu bara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sistem ini mengintegrasikan proses dari produksi hingga penjualan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
SIMBARA juga digunakan untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara dan tata niaga komoditas melalui mekanisme auto-blocking.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan sejumlah agenda penguatan INSW, mulai dari perluasan implementasi SIMBARA, integrasi layanan perizinan dengan SINSW, hingga integrasi SSm Ekspor dengan e-SKA.
Pemerintah juga akan memperkuat Strategic Trade Management dan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Penguatan ISRM diarahkan untuk mendukung pengelolaan risiko dalam layanan perdagangan dan logistik secara lebih terintegrasi.
Susiwijono mengatakan penguatan INSW juga akan diarahkan untuk mendukung sejumlah kebijakan strategis nasional, termasuk tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis dan digitalisasi layanan logistik nasional.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
