Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih banyak tidak produktif. Pemerintah bahkan berencana memangkas jumlah BUMN secara signifikan dengan hanya mempertahankan perusahaan yang dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi negara.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN hingga saat ini. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena pemerintah menargetkan jumlah BUMN maksimal hanya sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026.
“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, persoalan BUMN bukan hanya berkaitan dengan produktivitas. Ia juga menyoroti praktik pelaporan keuangan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sejumlah perusahaan, kata dia, disebut tetap melaporkan keuntungan meski terus mengalami kerugian.
“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita,” katanya.
Prabowo mengatakan penataan BUMN menjadi salah satu agenda yang perlu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Ia mengaku baru mengetahui besarnya jumlah perusahaan BUMN setelah pembentukan Danantara.
|Baca juga: 21 Bulan Memerintah, Prabowo Klaim Sudah Jalankan 121 Kebijakan Transformatif
|Baca juga: Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026
Saat itu, pemerintah menemukan terdapat 1.074 perusahaan BUMN. Angka tersebut jauh di atas perkiraan Prabowo yang sebelumnya memperkirakan jumlah perusahaan negara hanya berada di kisaran 300-400 perusahaan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap perusahaan milik negara. Prabowo juga mempertanyakan praktik pengelolaan sejumlah BUMN yang dinilainya tidak berjalan sesuai prinsip pertanggungjawaban kepada negara.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.
Selain melakukan restrukturisasi jumlah perusahaan, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi BUMN dalam kurun waktu sekitar 30 tahun terakhir.
Menurutnya, mekanisme khusus tersebut diperlukan untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara pada masa lalu. “Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ungkapnya.
Meski demikian, Prabowo membuka kemungkinan adanya pengampunan atau amnesti khusus bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tetapi kemudian mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad untuk memperbaikinya.
Usulan tersebut, kata dia, akan dibawa untuk dibahas bersama lembaga legislatif. Prabowo menyebut kesempatan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang menyadari kesalahannya dan bersedia mengakui perbuatannya.
“Saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” pungkas Prabowo.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
