Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang optimistis namun tetap terukur sebagai jembatan menuju target jangka panjang. Momen ini menjadi catatan bersejarah dalam penyusunan anggaran keuangan negara.
|Baca juga: Klaim JKN Tembus 108,72%, BPJS Wanti-wanti Ketahanan Dana
|Baca juga: Rogoh Rp201,98 Miliar, OCBC (NISP) Caplok 20% Saham Great Eastern Life Indónesia!
Pasalnya, untuk pertama kalinya KEM PPKF disampaikan langsung oleh Presiden, sekaligus menjadi KEM PPKF pertama bagi Purbaya selaku Menteri Keuangan RI. “KEM PPKF 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden,” kata Purbaya, dikutip dari keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.
“Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” tambah Purbaya.
Pemerintah mendesain kebijakan fiskal 2027 untuk memacu perputaran roda ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi pada 2027 dipatok pada kisaran 5,8-6,5 persen.
|Baca juga: BPJS Kesehatan Sebut Perpres JKN Baru Berpotensi Tambah Beban hingga Rp35 Triliun
Laju pertumbuhan ini diposisikan sebagai fondasi krusial menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan tercapai pada 2029. Untuk menopang target tersebut, pemerintah mengumumkan sejumlah indikator asumsi makro fiskal 2027.
Inflasi akan dijaga ketat pada kisaran 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter di pusat hingga daerah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di angka Rp16.800 per US$ sampai dengan Rp17.500 per US$.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan terkendali pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,3 persen. Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan pada rentang 70 dolar AS sampai dengan 95 dolar AS per barel untuk memitigasi risiko ketidakpastian global.
View this post on Instagram
Postur makro fiskal 2027 sendiri dirancang dengan defisit anggaran sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini ditopang oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen sampai dengan 12,40 persen PDB, dengan alokasi belanja negara pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Guna mendorong efek pengganda yang kuat bagi sektor riil, anggaran belanja pemerintah akan difokuskan untuk membiayai delapan kluster program prioritas nasional dan satu pendukung yang terbagi ke dalam 60 program kerja.
|Baca juga: SCGC Lepas Sebagian Kepemilikan, Saham Publik Chandra Asri (TPIA) Melonjak Jadi 25,7%
|Baca juga: Profil Jeffrey Woo, Bos Baru FWD Insurance Indonesia
Sebanyak delapan kluster tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah memastikan bahwa program perlindungan sosial ke depan akan didorong agar lebih tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan dialihkan berbasis penerimaan manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
|Baca juga: Manajemen Telkom (TLKM) Angkat Bicara terkait Komisaris Jadi Tersangka KPK
|Baca juga: Direktur Ritel KB Bank (BBKP) Mundur, Ada Apa?
Purbaya menegaskan seluruh pandangan dan masukan dari delapan fraksi di DPR RI menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan APBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota dewan perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
