Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah untuk membangun bursa mineral dan komoditas strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Menurut Sarjito, tantangan tersebut bukan berkaitan dengan minimnya sumber daya. Indonesia justru memiliki cadangan dan produksi berbagai mineral serta komoditas strategis dalam jumlah besar. Sektor pertambangan dan penggalian bahkan memberikan kontribusi 8,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025.
Kekuatan Indonesia juga tercermin dari posisi sejumlah komoditas di pasar dunia. Untuk nikel, misalnya, Indonesia menyumbang sekitar 67 persen produksi global sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar dunia. Posisi tersebut jauh di atas Filipina yang berkontribusi tujuh persen dan Rusia sebesar lima persen.
Kondisi serupa terjadi pada minyak sawit. Indonesia menyumbang sekitar 57 persen produksi sawit dunia, sementara Malaysia berada di kisaran 25 persen dan Thailand sekitar lima persen.
Namun, besarnya kontribusi produksi tersebut belum otomatis membuat Indonesia memiliki kendali terhadap harga komoditas. Sarjito menilai harga berbagai mineral strategis Indonesia masih banyak merujuk pada harga yang terbentuk di bursa komoditas internasional.
|Baca juga: Destry Maju Jadi Gubernur BI, Ini Pesan Bos Citi untuk Kebijakan Bank Sentral
|Baca juga: Bank QNB Indonesia (BKSW) Catat Laba Tumbuh 178% Jadi Rp29,6 Miliar di Semester I/2026
“Bagaimana RI penghasil nikel terbesar di dunia tapi harganya tidak ditentukan? Negara lain ada yang di London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, dan lain-lain,” ujar Sarjito dalam proses fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut dia, kehadiran BMKS menjadi momentum untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Salah satu targetnya adalah menciptakan Indonesia Reference Price yang terbentuk dari transaksi pasar yang kredibel, didukung standar kualitas yang terukur dan tingkat likuiditas yang memadai.
Persoalan lain yang tidak kalah penting berada pada tata kelola perdagangan komoditas. Sarjito menyoroti potensi praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga risiko capital flight atau pelarian devisa. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan sistem pengawasan dan mekanisme perdagangan yang lebih kuat.
Di sisi lain, infrastruktur data juga masih menjadi tantangan. Data mineral dan komoditas saat ini masih berada di sejumlah institusi sehingga belum sepenuhnya terintegrasi. Padahal, sistem data yang akurat, transparan, dan terkoneksi diperlukan untuk membangun pasar komoditas yang kredibel.
Sarjito juga melihat ekosistem perdagangan komoditas Indonesia masih terfragmentasi. Partisipasi pelaku pasar perlu diperluas, sementara produk yang diperdagangkan harus semakin beragam.
Pemahaman dan kapasitas pelaku pasar juga perlu ditingkatkan, termasuk untuk mengantisipasi aktivitas perdagangan maupun perantaraan yang dilakukan tanpa izin.
Dengan kondisi tersebut, Sarjito menilai tantangan utama Indonesia bukan terletak pada ketersediaan komoditas, melainkan bagaimana membangun ekosistem pasar yang mampu mengoptimalkan kekayaan tersebut.
Infrastruktur pasar, mekanisme pembentukan harga, integritas perdagangan, kedalaman pasar, hingga integrasi data menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat secara bersamaan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
