Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II/2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada triwulan II/2026 tercatat sebesar US$453,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh 4,4 persen (year on year/yoy).
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” kata Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi.
Dia jelaskan bahwa posisi ULN pemerintah pada triwulan II/2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar, atau tumbuh 2,9 persen yoy. Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I/2026 sebesar 3,8 persen yoy.
|Baca juga: BI Klaim Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Terjaga di Mei 2026
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Ditambahkan bahwa sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah). Sedang untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6%), kemudian Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat,” jelas Ramdan.
|Baca juga: Tekan Risiko Ketidakpastian Global, BI: Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia Perlu Terus Diperkuat
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II/2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar, atau mengalami kontraksi 0,6 persen yoy, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen yoy pada triwulan I/2026. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen yoy pada triwulan I/2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.
Ramdan juga mengatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II/2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tuturnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
