Bos OJK Beberkan 3 Tantangan Industri Dana Pensiun

Kamis, 3 September 2026 10:03 WIB

Media Asuransi, JAKARTA – Industri dana pensiun menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga agar manfaat pensiun peserta tetap dapat dibayarkan secara berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut kecukupan iuran, pengelolaan investasi, serta tata kelola dan manajemen risiko menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

“Tantangan utama dalam menjaga pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun adalah kecukupan iuran,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya yang dikutip Kamis, 3 September 2026.

Menurut dia, kecukupan iuran menjadi tantangan terutama bagi penyelenggara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Penyelenggara perlu menentukan besaran iuran yang tepat agar pendanaan tetap mencukupi untuk membayar manfaat peserta dalam jangka panjang.

Tantangan tersebut juga semakin besar bagi penyelenggara program pensiun yang kepesertaannya sudah tertutup atau tidak lagi menerima peserta baru. Pasalnya, jumlah iuran yang masuk akan semakin berkurang seiring dengan tidak adanya peserta baru.

“Untuk penyelenggara program pensiun yang sifat kepesertaannya sudah tertutup (tidak lagi menerima peserta baru), aspek iuran menjadi tantangan tersendiri karena otomatis nilai iuran yang masuk makin lama akan makin sedikit,” ujarnya.

Selain kecukupan iuran, dana pensiun juga perlu memastikan dana yang dikelola dapat menghasilkan imbal hasil yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Investasi harus disesuaikan dengan kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta.

Ogi menjelaskan pendekatan tersebut dikenal sebagai liability driven investment, yakni strategi investasi yang mempertimbangkan kewajiban dana pensiun kepada peserta. Pengelolaan investasi juga harus memperhatikan kebutuhan likuiditas agar dana tersedia ketika manfaat pensiun harus dibayarkan.

“Pengelolaan dana yang optimal, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, di mana investasi yang dilakukan disesuaikan dengan kewajiban dana pensiun (liability driven investment). Ini termasuk pula mengelola kebutuhan likuiditas dana pensiun,” ujar Ogi.

Di sisi lain, penerapan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi tantangan penting. Menurut Ogi, pengelolaan dana pensiun membutuhkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai di seluruh aspek agar tujuan penyelenggaraan program pensiun dapat tercapai.

Industri dana pensiun mencakup penyelenggara program pensiun wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, dan PT Taspen, serta program pensiun sukarela yang terdiri atas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

“Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai untuk seluruh aspek pengelolaan dana pensiun, karena sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun,” pungkasnya.