1
1

Indonesia Re Kembali Gandeng KPK Sosialisasi LHKPN

(kiri-kanan)  Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y Walid, Komisaris Utama Indonesia Re, Julian Noor, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Denny Setiyanto, Komisaris Independen Indonesia Re, Reza Yamora Siregar, dan Komisaris Indonesia Re, Dadang Iskandar usai acara sosialisasi LHKPN di Jakarta. | Foto: doc

Media Asuransi, JAKARTA – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re kembali menggelar kegiatan sharing session bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kegiatan bertajuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pejabat Negara dalam Lingkup Pejabat Indonesia Re Group ini dihadiri dan disampaikan langsung oleh tim LHKPN KPK Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN.

Sharing session ini merupakan salah satu bentuk upaya memperkuat penerapan Good Corporate governance (GCG) yang telah diterapkan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Hal ini tecermin dengan pencapaian pelaporan LHKPN Indonesia Re Group yang mencapai angka 100 persen di tahun sebelumnya

Acara dibuka oleh Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y Walid. Dia katakan bahwa sharing session ini merupakan program reguler yang dilakukan dalam rangka meningkatkan awareness atau kesadaran pejabat Indonesia Re Group yang menjadi wajib lapor LHKPN.

|Baca juga: Indonesia Re Gelar Pelatihan Dasar Asuransi dan Reasuransi untuk Ceding Companies

“Bisnis kami adalah bisnis kepercayaan. Integritas, kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas adalah pokok dari bisnis kami, terutama orang-orangnya,” ujar Robbi dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 28 Februari 2024.

Indonesia Re menekankan bahwa pelaporan LHKPN merupakan salah satu bentuk upaya memitigasi potensi risiko korupsi pada pejabat Indonesia Re Group. Selain itu, kegiatan sharing session ini juga sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan konsisten menanamkan nilai AKHLAK yang menjadi nilai-nilai utama atau core values pada BUMN, tidak hanya pada karyawan saja, tetapi juga seluruh jajaran manajemen Indonesia Re, mulai dari direksi, dewan komisaris,  baik pada induk maupun anak perusahaan.

Komisaris Utama Indonesia Re, Julian Noor, menyampaikan bahwa LHKPN merupakan bagian dari implementasi AKHLAK yaitu mengenai Amanah. “Jadi, ketika kita diberi amanah untuk melakukan tugas maka tentu tugas itu harus kita laksanakan, jangan mengingkari atau mengkhianati. Salah satunya bisa terlihat di LHKPN kita,” katanya.

Target pencapaian pelaporan LHKPN 100 persen secara tepat waktu oleh Wajib Lapor LHKPN Indonesia Re Group merupakan target yang senantiasa ingin dicapai setiap tahun. Namun demikian, ada hal yang lebih utama selain dari capaian pelaporan angka 100 persen, melainkan agar Wajib Lapor LHKPN Indonesia Re Group memahami urgensi pelaporan tersebut sehingga timbul kesadaran dari diri sendiri pada saat melakukan pelaporan LHKPN kepada KPK.

“Kesadaran ini tentunya berpengaruh terhadap reputasi perusahaan yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang tinggi. Kami targetkan tidak hanya 100 persen, tetapi juga tepat waktu. Harapan saya supaya ini jadi  kebiasaan dari tahun ke tahun,” tambah Robbi.

Editor: S. Edi Santosa

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post OJK Ingin Industri Asuransi Kian Kuat
Next Post WTW Luncurkan Bermuda Excess Casualty Construction Facility untuk Pacu Industri Konstruksi

Member Login

or