Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis para eks atau mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat memperoleh lahan sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.
Kepastian itu didapatkan setelah Menteri AHY mengirimkan tim khusus untuk melakukan pendalaman secara langsung melalui Rapat Koordinasi Lintas Lembaga yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 12 Juli 2024.
“Alhamdulillah kita bisa menyepakati timeline penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM. Insyaallah paling lambat awal Oktober sudah bisa dilakukan penyerahan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, dalam keterangan resminya, Senin, 15 Juli 2024.
Untuk diketahui, lahan bagi para mantan Kombatan GAM ini merupakan janji negara yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian Pemerintah RI-GAM, yaitu Perjanjian Helsinki 2005 silam. Dengan demikian, Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antarlembaga Si Made Rai Edi Astawa menyatakan hal tersebut menjadi prioritas Menteri AHY untuk segera dituntaskan.
|Baca juga: Intip Saham Jagoan IPOT di Tengah Bayang-bayang Suku Bunga The Fed
“Pak Menteri AHY menegaskan penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM ini merupakan prioritas yang ingin beliau selesaikan dalam masa jabatan beliau, karena ini janji negara yang sudah tertunda 19 tahun,” tegas Si Made Rai Edi Astawa.
Sejalan dengan itu, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Donny A Satriayudha berkomitmen untuk mendukung penuh penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM.
“Kita akan tindaklanjuti rakor ini bersama-sama dalam Satgas Ad Hoc, untuk mencari penyelesaian lahan bagi para eks Kombatan, secepatnya,” ungkapnya sebagai perwakilan KLHK.
Keberhasilan rakor ini tidak lepas dari pertemuan antara tim khusus utusan Menteri AHY dengan Wali Nanggroe Aceh Darussalam, Malik Mahmud Al-Haytar dan Staf Khususnya Rustam Effendi pada malam sebelumnya.
Wali Nanggroe Aceh memberikan apresiasi atas perhatian khusus Menteri AHY serta memberikan doa restu atas penyelenggaraan rakor dengan harapan ada penyelesaian yang konkret dan cepat atas janji lahan ini.
Kesepakatan mengenai penyelesaian lahan ini juga ditandatangani oleh seluruh perwakilan lintas kementerian/lembaga, Pemprov Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, Badan Rehabilitasi Aceh (BRA), serta Komite Peralihan Aceh (KPA) yang mewakili para mantan Kombatan GAM. Hal ini menjadi penguat dari kepastian penyelesaian lahan bagi para mantan Kombatan GAM.
Sebagai informasi, dalam pelaksanaan penyelesaian hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh bersama Kementerian ATR/BPN mengusulkan pelepasan lahan hingga 22.000 hektare di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rencananya, lahan dalam satu hamparan ini diberikan Hak Kepemilikan Bersama yang akan dikelola oleh lembaga Wali Nanggroe untuk kesejahteraan 3.000 mantan Kombatan GAM beserta keluarganya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
