Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga untuk segera menyusun program kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta.
“Saya kira dalam waktu dekat Saudara-Saudara akan segera menyiapkan program kerja Saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi,” ujar Presiden, dikutip dari laman Setkab, Kamis, 24 Oktober 2024.
Ia meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dalam menghadapi ketidakpastian global dan kemungkinan terjadinya konflik.
|Baca juga: Permodalan Kuat, INARE Diganjar Peringkat idA- dengan Prospek Stabil
|Baca juga: Berburu Cuan di Tengah Koreksi IHSG, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan Ini
“Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,” tegas Presiden.
Di samping itu, Presiden juga memerintahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan percepatan program hilirisasi terhadap sejumlah komoditas yang menjadi prioritas.
“Saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita,” kat Prabowo.
“Sebanyak 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tambahnya.
|Baca juga: BEI Bidik Transaksi Harian Tembus Rp13,5 Triliun di 2025
|Baca juga: Gelar RUPSLB, Pemegang Saham BEI Setuju 2 Agenda Ini
Terkait program Makan Bergizi, ia memerintahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk segera bergerak cepat untuk merealisasikan program yang menjadi fokus dalam pemerintahannya tersebut.
Presiden pun mengingatkan agar Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan kalkulasi guna mencapai target yang telah ditentukan, serta tidak menyerah terhadap tantangan-tantangan dalam menyukseskan program ini.
“Saya hakulyakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin. Kita satu tim harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, ia meminta kementerian terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mempercepat transformasi pendidikan. Sementara itu, di sektor kesehatan, ia menekankan agar reformasi kesehatan dapat terus dilanjutkan.
|Baca juga: Ada Kebocoran Data, Perusahaan Asuransi Diminta Langsung Perketat Keamanan IT
|Baca juga: OJK Tegaskan Pentingnya Pasal 251 KUHD untuk Menjaga Keberlanjutan Industri Asuransi
“Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya,” kata Presiden.
Tak kalah penting, Presiden juga menekankan pentingnya terkait pertahanan yang kuat serta penegakan hukum tegas. Oleh karena itu, ia meminta kepada lembaga terkait dan aparat penegak hukum dapat memitigasi segala bentuk ancaman dan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi.
“Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus. Ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran,” tegasnya.
|Baca juga: OJK Mencabut Izin Usaha Investree
|Baca juga: Allianz Jadi Brand Asuransi Nomor Satu di Dunia, Ini Pencapaiannya!
“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijensi yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
