Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Menurut Puan, DPR bersama pemerintah pada masa persidangan kali ini akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko.
|Baca juga: BFI Finance (BFIN) Klarifikasi soal Berita Penarikan Paksa Mobil di Tangerang Selatan
|Baca juga: AAJI Pede Revisi Aturan Unitlink Dorong Keseimbangan Produk Asuransi
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia mengatakan tantangan ke depan tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Puan menilai APBN 2027 perlu menjadi momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global serta mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
|Baca juga: Ribuan Rumah Rusak Belum Terlindungi Asuransi, OJK Wanti-wanti Protection Gap Bencana!
|Baca juga: BRI Life Bayarkan Klaim dan Manfaat Rp1,17 Triliun di Kuartal I/2026
Selain itu, Puan menyoroti tekanan ekonomi global yang dinilai turut berdampak terhadap kondisi fiskal APBN. Di satu sisi, pemerintah tetap dituntut menjalankan pembangunan nasional di berbagai sektor, sementara di sisi lain ruang fiskal dinilai semakin terbatas.
Karena itu, DPR memandang pemerintah perlu melakukan penajaman belanja agar keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.
“Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
