Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, DPR Sentil BI

By Fajrul

Senin, 18 Mei 2026 12:37 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. | Foto: Media Asuransi/Muh Fajrul Falah

Media Asuransi, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Hal itu terjadi meski Bank Indonesia (BI) telah mengerahkan berbagai instrumen moneter untuk menjaga stabilitas mata uang domestik.

Menurut Harris, depresiasi rupiah saat ini tidak hanya dipicu tekanan global, tetapi juga mencerminkan persoalan domestik dan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Dirinya menilai langkah intervensi besar-besaran yang dilakukan BI belum mampu menahan tekanan terhadap rupiah.

Ia menyoroti penurunan cadangan devisa dari US$156 miliar menjadi US$146 miliar, kenaikan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi 6,41 persen, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI yang mencapai Rp332 triliun pada 2025.

“Nah, pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” ujar Harris, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Gubernur BI, di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Dirinya mengakui tekanan global terhadap pasar keuangan memang sangat besar. Namun demikian, Harris menilai, terdapat persoalan domestik yang juga memperberat tekanan terhadap rupiah, mulai dari masalah fiskal, defisit transaksi berjalan, hingga derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan domestik.

“Harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” katanya.

Menurut Harris, kondisi tersebut terlihat dari perilaku investor global yang dinilai tidak lagi melakukan penyesuaian portofolio secara normal di pasar domestik. Dalam situasi normal, dana asing yang keluar dari pasar saham biasanya berpindah ke instrumen surat utang negara.

Namun, pola tersebut disebut tidak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai kondisi itu menjadi sinyal adanya persoalan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Karena itu, BI diminta memetakan secara rinci kebutuhan dolar di pasar, terutama untuk membedakan permintaan dari sektor keuangan dan sektor riil.

Harris mengatakan kebutuhan dolar dari sektor riil seperti ekspor dan impor tetap harus dipenuhi. Namun, BI juga dinilai perlu mengantisipasi permintaan dolar dari pelaku pasar keuangan yang bersifat spekulatif agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar.

Selain itu, ia mendorong BI untuk memperkuat strategi forward exchange guna memberikan kepastian kurs bagi pelaku pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kembali keyakinan investor bahwa rupiah masih berada pada level yang wajar.

Dalam kesempatan itu, Harris tetap mengapresiasi langkah BI menjaga stabilitas moneter di tengah tekanan global. Namun, ia mengingatkan, stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator internal, melainkan juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia meminta BI terus memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

“Stabilitas ini jangan berhenti di indikator-indikator internal, tetapi stabilitas ini adalah stabilitas yang dirasakan juga oleh masyarakat,” tutup Harris.