Media Asuransi, JAKARTA – Timah disebut menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam pengembangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal Januari 2027.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan Indonesia memiliki posisi signifikan dalam produksi timah dunia. Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia berkontribusi 21 persen terhadap produksi timah global.
“Di kancah global, pasokan komoditas strategis dunia didominasi secara signifikan oleh Indonesia dengan 67 persen untuk produksi nikel, 57 persen minyak sawit, 21 persen untuk timah, 14 persen untuk kobalt, dan sembilan persen batu bara,” kata Friderica dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam pembentukan harga komoditas melalui bursa nasional. Ia mengatakan Indonesia memiliki peluang menjadi price maker melalui BMKS sehingga dapat memperkuat posisi dalam menentukan harga mineral dan komoditas strategis.
|Baca juga: OJK Pantau Terus KOL yang Promosikan Aset Kripto Ilegal, Ingatkan Masyarakat Waspada!
|Baca juga: Ketika Hijab Berubah Menjadi Bagian dari LifeWear
“Indonesia berpeluang untuk menjadi price maker, sehingga dapat memperkuat kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga atau kita biasa menyebutnya dengan istilah price discovery terhadap mineral dan komoditas strategis melalui pembentukan bursa nasional,” ujarnya.
Pembentukan BMKS juga diarahkan untuk mempersempit celah under-invoicing dalam perdagangan komoditas. Pencatatan transaksi secara terbuka di bursa diharapkan mencegah manipulasi dokumen dan pencatatan nilai komoditas di bawah harga riil.
Selain itu, BMKS akan menyediakan harga referensi resmi domestik sebagai acuan harga yang wajar. Mekanisme tersebut ditujukan untuk menutup celah transfer pricing. Menurut Friderica, penguatan perdagangan komoditas melalui BMKS pada akhirnya diharapkan berdampak terhadap penerimaan negara.
“Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global,” tutupnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
