Media Asuransi – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang durasi pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas properti ditanggung pemerintah (DTP) hingga Desember 2021.
Keputusan ini telah tertuang dalam beleid PMK 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
Baca juga: Produsen Semen Merah Putih IPO, Incar Rp2,17 Triliun
Insentif PPN DTP dengan nilai 100% diberikan untuk penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Sedangkan, insentif PPN DTP 50% berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Dengan demikian, perpanjang insentif PPN ini diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor di dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, dalam ketentuan yang baru dipertegas rumah toko dan rumah kantor merupakan cakupan dari rumah tapak.
Baca juga: Gandeng Fintech Terbesar Dunia, Sinarmas Berencana Akuisisi DANA
Sehingga pembelian rumah toko dan rumah kantor juga termasuk dalam cakupan kebijakan pajak pembelian rumah nol persen.
Untuk bisa mendapatkan pajak nol persen atas pembelian rumah, maka rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, harga jual maksimal Rp5 miliar, merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang, serta belum pernah dilakukan pemindahtanganan.
Kemudian diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
