Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memastikan cakupan asuransi kredit dan suretyship dalam Program Penjaminan Polis (PPP). OJK masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai program tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan cakupan PPP perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing produk asuransi serta risiko yang ditanggung.
“Program Penjaminan Polis pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan,” kata Ogi, dalam jawaban tertulisnya yang dikutip Kamis, 17 September 2026.
Menurut dia, ketentuan mengenai produk yang masuk dalam cakupan maupun yang dikecualikan dari PPP masih menunggu aturan pemerintah.
|Baca juga: Allianz Indonesia Bekali Generasi Muda dan Penyandang Disabilitas Pemberdayaan Berkelanjutan
“Terkait dengan asuransi kredit dan suretyship, pengaturan mengenai cakupan dan pengecualian produk dalam Program Penjaminan Polis masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai PPP,” ujar Ogi.
Dengan demikian, OJK menilai perlu menunggu ketentuan tersebut sebelum melihat secara menyeluruh desain dan cakupan PPP, termasuk dampaknya terhadap industri asuransi.
|Baca juga: Bursa Mineral Mulai Januari 2027, Timah Jadi Komoditas Pertama yang Diperdagangkan
Ogi menegaskan OJK pada prinsipnya mendukung desain PPP yang dapat menyeimbangkan perlindungan pemegang polis, stabilitas industri, serta keberlanjutan fungsi industri asuransi dalam mendukung perekonomian.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan mengikuti regulasi yang ditetapkan Pemerintah,” tutup Ogi.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
