Media Asuransi, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kesepakatan tersebut mencakup target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen dan inflasi pada kisaran 1,5-3,5 persen.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan asumsi makro tersebut telah disepakati di tingkat panitia kerja (Panja) Banggar dan akan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada Agustus 2026.
|Baca juga: Kenapa Gen Z Belum Kepincut Asuransi? Begini Penjelasan dari LPS
|Baca juga: Jangan Remehkan Penyakit Tropis, Allianz Indonesia Catat Ribuan Klaim di Awal 2026!
“Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN yang akan menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan,” ujar Said saat memimpin rapat kerja bersama tujuh menteri koordinator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,5-7,3 persen dan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
View this post on Instagram
Banggar DPR juga menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator untuk tahun anggaran 2027. Anggaran terbesar dialokasikan kepada Kemenko Perekonomian sebesar Rp664 miliar, disusul Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar.
|Baca juga: Yakin IHSG Kembali Menguat, DBS: Kans Kita Masih Bagus!
|Baca juga: LPS Wanti-wanti Ancaman AI Colonialism di Industri Keuangan, Apa Itu?
Said mengatakan kementerian koordinator masih memiliki ruang untuk mengajukan tambahan anggaran apabila diperlukan guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pembangunan infrastruktur tetap memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
|Baca juga: KB Bank (BBKP) Buka Suara soal PHK Ratusan Karyawan dan Penutupan Puluhan Kantor Cabang
|Baca juga: Allianz Life Indonesia Bidik Premi Tumbuh Berkelanjutan di 2026
“Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” pungkas AHY.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
