Media Asuransi, JAKARTA – Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal integritas dan tata kelola. Sejumlah indikator global menunjukkan perbaikan masih sangat dibutuhkan, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Issabella Watimena mengungkapkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata global.
“Apabila kita melihat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ini saat ini berada di angka 34, masih di bawah rata-rata global,” ujar Sophia, dalam acara Kartini Menginspirasi di Rembang, Senin, 20 April 2026.
|Baca juga: Dicecar BEI tentang Volatilitas Saham, Manajemen JMA Syariah (JMAS) Buka Suara!
|Baca juga: Persaingan Kian Sengit, Bos OJK Minta Industri Asuransi Terapkan Strategi Ini
Selain itu, posisi Indonesia dalam Gender Gap Index juga belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini menjadi indikator kesetaraan masih perlu diperkuat. “Demikian juga peringkat Gender Gap Index Indonesia berada di posisi 97, menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam kesetaraan,” kata dia.
Sementara itu, Survei Penilaian Integritas Nasional 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya aman.
“Lebih lanjut, Survei Penilaian Integritas Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh KPK menunjukkan skor 72,32, di mana skor ini menunjukkan Indonesia masih berada di dalam area rentan korupsi,” ujarnya.
Menurut Sophia, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu segera dimitigasi. Salah satu langkah penting adalah memperkuat integritas dari level paling dasar, yakni individu dan keluarga.
Ia menekankan perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai tersebut, termasuk dalam lingkungan rumah tangga hingga sektor profesional.
Dalam sektor jasa keuangan, OJK juga terus memperkuat tata kelola melalui berbagai kebijakan dan pengawasan. Upaya tersebut mencakup penerapan prinsip good corporate governance, penguatan manajemen risiko, hingga strategi anti-fraud.
|Baca juga: Matahari Department (LPPF) Tebar Dividen Rp250 per Saham, Simak Jadwal Lengkap dan Tata Caranya
|Baca juga: Prudential Indonesia Tunggu Kejelasan Skema terkait Potensi Bisnis di Pembangunan Kampung Nelayan
Selain itu, OJK juga mengadopsi berbagai inisiatif pencegahan korupsi, termasuk sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan keterlibatan aktif dalam program nasional.
“Komitmen ini juga terlihat bagaimana OJK meng-adopt sertifikasi SMAP, Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan, dan juga berperan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh KPK, contohnya adalah Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ya,” kata Sophia.
OJK juga menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk memperkuat pemahaman tata kelola, salah satunya melalui chatbot internal.
|Baca juga: Rp28 Miliar Digelapkan Eks Pegawai, BNI (BBNI) Pastikan Kembalikan Dana Aek Nabara
|Baca juga: Dihujani Keluhan, Asuransi MAG (AMAG) Klarifikasi Proses Klaim Kendaraan Sudah Sesuai Prosedur
“Kemudian kita juga menerapkan Whistleblowing System, dan nanti mungkin tadi di awal juga Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa kami punya chatbot namanya ‘Tanya si PIG’, itu sebetulnya lebih berupa chatbot untuk menanyakan definisi dan pemahaman antara lain terkait tata kelola,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sophia menyinggung pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam penguatan SDM, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Ia berharap peran perempuan dapat semakin dioptimalkan untuk mendorong pencapaian target pembangunan nasional secara lebih inklusif dan berintegritas.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
