OJK Canangkan Asuransi untuk Program Makanan Bergizi Gratis, Bagaimana Skemanya?

Media Asuransi, JAKARTA – Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djonieri mengatakan saat ini OJK tengah mencanangkan skema asuransi agar bisa berkontribusi pada program makanan bergizi gratis yang disediakan pemerintah.

Djonieri mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) guna mencari cara agar asuransi dapat masuk dalam program tersebut.

“Kemarin saya berdiskusi langsung dengan CEO Gojek. Mereka menawarkan bantuan kepada pemerintah untuk menyukseskan program ini. Gojek memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi gratis,” kata Djonieri, di acara Workshop AAUI, di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

|Baca juga: Bos Asuransi Raksa ‘Buka-bukaan’ Mengapa Belum Rambah Bisnis Asuransi Syariah

|Baca juga: Tatang Nurhidayat Kembali Borong Saham Tugu Insurance (TUGU)

Salah satu aspek yang tengah dikaji adalah bagaimana peran asuransi dalam melindungi penerima makanan bergizi gratis. Djonieri menyebut asuransi bisa berperan dalam dua hal, yaitu melindungi penerima dari risiko kesehatan akibat konsumsi makanan, serta menjamin kelancaran distribusi makanan tersebut.

“Misalnya, jika makanan mengandung zat yang menyebabkan seseorang muntah-muntah, maka dapat dikover oleh asuransi. Begitu juga dalam proses distribusi, jika terjadi kendala dalam pengiriman,” ujarnya.

Meskipun wacana ini dinilai menarik, namun OJK belum menetapkan skema yang pasti terkait asuransi dalam program tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menentukan pihak yang akan menanggung biaya preminya.

|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Kucurkan Rp9,01 Triliun KUR ke 77.500 UMKM hingga Februari 2025

|Baca juga: GoPay Digitalisasi Terminal Kalideres Dorong Kelancaran Mudik 2025

“Satu box makanan itu harganya sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Jika dialokasikan seribu rupiah untuk asuransi, tinggal dikalikan berapa juta box yang didistribusikan setiap hari. Namun, siapa yang akan membayar preminya? Penerima, seperti mahasiswa dan siswa sekolah, tentu tidak mungkin dikenakan biaya,” jelasnya.

Menurut Djonieri, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menyisihkan sebagian dana dari anggaran pemerintah untuk membayar premi asuransi tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Misalnya, dari anggaran 10 hingga 15 ribu rupiah per box makanan, ada bagian kecil yang dialokasikan untuk asuransi, misalnya, 500 perak. Ini tidak membebani APBN, tapi memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menerima makanan tersebut,” katanya.

|Baca juga: Bos Jalin: Jaringan ATM Link Himbara Siap Layani Pemudik di Mudik Lebaran 2025

|Baca juga: Bos OCBC (NISP) Sebut Menumbuhkan CASA Bukan Menggunakan Strategi Jangka Pendek

Selain asuransi makanan bergizi gratis, OJK juga tengah mengkaji asuransi untuk proyek pembangunan tiga juta rumah yang telah mencapai tahap diskusi lebih lanjut dengan pemerintah.

“Untuk pembangunan tiga juta rumah, pembahasannya sudah lebih maju. Namun, untuk asuransi makanan bergizi gratis ini, diskusinya masih dalam tahap awal. Meski demikian, kami melihat potensi yang bagus untuk diterapkan,” kata Djonieri.

Djonieri menegaskan, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri asuransi dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan skema perlindungan ini dapat diimplementasikan dengan efektif.

Editor: Angga Bratadharma