Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengingatkan agar penyaluran kredit pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM perlu diikuti dengan kepastian pasar.
Pasalnya, tambahan modal yang tidak diiringi kemampuan penjualan produk dapat berisiko membuat kredit UMKM bermasalah hingga mendorong kenaikan Non-Performing Loan (NPL).
Menurut Maman, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena selama ini dukungan terhadap UMKM banyak diarahkan pada akses pembiayaan, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas produksi. Namun, seluruh dukungan itu belum tentu membuat usaha tumbuh jika produk yang dihasilkan tidak terserap pasar.
|Baca juga: Permata Bank Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,26% di 2026
“UMKMnya sudah kita kasih modal, berikan pelatihan, peningkatan kapasitas produksi bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku,” ujarnya, dalam acara UMKM Finance Summit 2026, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut dia, lemahnya penyerapan produk UMKM juga berkaitan dengan kondisi pasar domestik yang masih dipenuhi produk impor. Situasi tersebut membuat pelaku usaha lokal harus berebut konsumen dengan produk dari luar negeri, termasuk untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.
|Baca juga: OJK dan Kementerian UMKM Dukung Penuh Pencalonan Destry Damayanti Sebagai Gubernur BI
Maman menilai persoalan pasar ini tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan pembiayaan UMKM. Ketika produk tidak terjual, pendapatan pelaku usaha ikut tertekan sehingga kemampuan membayar cicilan kredit berpotensi terganggu.
“Kalau misalnya UMKMnya dia nggak bisa jual barangnya, akhirnya ujug-ujug kredit macet juga. Ujug-ujug NPL naik. Akhirnya problem sosial,” ujarnya.
Karena itu, Maman meminta pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada seberapa besar akses pelaku usaha terhadap pembiayaan. Pemerintah perlu melihat rantai yang lebih luas, mulai dari modal, kapasitas produksi, pemasaran, hingga kondisi pasar yang menentukan apakah produk tersebut benar-benar bisa menghasilkan pendapatan.
Ia juga menegaskan pemerintah bukan berarti bersikap anti terhadap produk impor. Namun, menurut Maman, perlu ada perhatian ketika barang dari luar negeri masuk ke pasar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya mampu diproduksi oleh UMKM lokal.
“Artinya dalam kesempatan kali ini saya juga ingin coba mulai kita melihat dari beberapa perspektif yaitu tidak hanya sekedar dilihat dari aspek pembiayaan dan itu saling keterkaitan dengan seluruh aspek,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
