Media Asuransi, REMBANG – Peran perempuan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk dalam dunia kerja dan birokrasi. Namun di balik capaian tersebut, masih tersimpan berbagai tantangan serius yang belum terselesaikan.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Sophia Issabella Watimena mengungkapkan perempuan kini mencakup hampir separuh populasi Indonesia. Partisipasi mereka dalam angkatan kerja juga sudah mendekati angka mayoritas.
|Baca juga: Prudential Indonesia Tunggu Kejelasan Skema terkait Potensi Bisnis di Pembangunan Kampung Nelayan
|Baca juga: Persaingan Kian Sengit, Bos OJK Minta Industri Asuransi Terapkan Strategi Ini
“Perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia dan partisipasinya dalam angkatan kerja itu hampir mencapai 57 persen. Kontribusinya juga semakin nyata, sebagai contoh di birokrasi, sekitar 57 persen ASN itu perempuan,” ujar Sophia dalam acara Kartini Menginspirasi di Rembang, Senin, 20 April 2026.
Meski demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kondisi sosial yang aman dan setara. Sepanjang 2025, kasus kekerasan berbasis gender masih tergolong tinggi.
“Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia.
Tak hanya itu, perempuan juga masih menghadapi tekanan dalam kehidupan domestik dan ekonomi secara bersamaan. Beban ganda ini menjadi tantangan yang terus berulang.
|Baca juga: Prudential Indonesia Tunggu Kejelasan Skema terkait Potensi Bisnis di Pembangunan Kampung Nelayan
|Baca juga: Dicecar BEI tentang Volatilitas Saham, Manajemen JMA Syariah (JMAS) Buka Suara!
“Selain itu, sekitar 46 persen perempuan masih menghadapi beban ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah utama,” ujarnya.
Menurut Sophia, kondisi ini menegaskan peningkatan peran perempuan belum sepenuhnya diiringi dukungan sistem yang memadai. Perempuan tidak hanya dituntut aktif, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan penting.
Dalam konteks tersebut, nilai kemandirian dan integritas menjadi krusial. Kedua hal ini dinilai sebagai fondasi utama agar perempuan bisa bertahan sekaligus berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. Lebih jauh, ia menyebutkan, berbagai studi global menunjukkan adanya korelasi antara kepemimpinan perempuan dan kualitas tata kelola.
|Baca juga: Permintaan Asuransi Diyakini Naik saat Mudik Lebaran, Begini Kata OJK
|Baca juga: Bos OJK Blak-blakan Ungkap Alasan Sempurnakan Aturan terkait PAYDI
|Baca juga: OJK Minta BNI Tuntaskan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Nasabah KCP Aek Nabara
“Lebih lanjut lagi, berbagai studi menunjukkan semakin tinggi representasi perempuan dalam pemerintahan, itu semakin rendah tingkat persepsi korupsi, khususnya pada sistem dengan akuntabilitas yang kuat,” kata Sophia.
Temuan ini, lanjut Sophia, tercermin dari indikator global seperti Corruption Index dan Gender Gap Index. Negara dengan skor tinggi pada kedua indeks tersebut umumnya memiliki tata kelola yang lebih baik, terutama ketika perempuan berperan dalam kepemimpinan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
