Media Asuransi, JAKARTA – Ekonomi Indonesia masih tidak baik-baik saja sekarang ini meski tekanan perlahan mereda. Perbaikan memang terlihat ditandai dengan nilai tukar rupiah mulai menguat dan menjauhi level Rp18 ribu per US$ hingga Indeks Harga Saham Gabungan kembali ke level 6.000 usai sebelumnya terpental di 5.000an.
Pemerintah tidak tinggal diam. Bahkan, Bank Indonesia (BI) untuk kesekian kalinya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. Paling baru, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen.
|Baca juga: Bos Komisi XI Minta 4 BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025
|Baca juga: Allianz Kini Jadi Raja AI di Industri Perasuransian Global
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI merespons kebijakan bank sentral dan memandang kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebagai langkah yang mencerminkan komitmen otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika ekonomi global saat ini.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menilai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi dalam kisaran yang terkendali.
Ia menambahkan keputusan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan yang perlu ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
|Baca juga: Andri Hasian Jadi Direktur Kepatuhan FWD Insurance, Ini Rekam Jejaknya
“BNI mendukung kebijakan BI sebagai langkah antisipatif dalam merespons meningkatnya ketidakpastian global. Kebijakan yang terukur dan kredibel menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi,” ujar Okki.
Kondisi fundamental BNI saat ini, lanjutnya, tetap kuat sehingga perseroan optimistis dapat terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. BNI juga memiliki permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai segmen.
Meski demikian, BNI tetap mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga terhadap permintaan kredit. BBNI terus mengelola portofolio bisnis selektif dan adaptif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan tetap tersedia bagi sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Dengan fokus pada transformasi, penguatan tata kelola, dan pengelolaan risiko yang disiplin, BNI terus berupaya menjaga kinerja yang sehat serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Okki.
View this post on Instagram
Tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah dan BI dari sisi kebijakan dan memaksimalkan laju bisnis, BNI juga berkomitmen untuk memberdayakan perekonomian rakyat di tengah ketidakpastian yang masih terjadi. Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi rakyat, misalnya, BBNI telah merehabilitasi 50 hektare lahan kritis.
|Baca juga: Uang Beredar RI Tembus Rp10.415 Triliun di Mei 2026
Upaya itu juga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar 5.000 masyarakat pesisir. Okki menjelaskan kawasan Teluk Pangpang merupakan wilayah pesisir dengan fungsi ekologis penting yang sebelumnya mengalami degradasi akibat tekanan lingkungan dan alih fungsi lahan.
“Aksi nyata BNI di kawasan tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam memulihkan fungsi ekologis mangrove sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Program yang dijalankan melalui inisiatif BNI Berbagi ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama masyarakat lokal, kelompok pengawas pesisir, serta pemerintah daerah. Kegiatan meliputi penanaman mangrove di area terdampak, pemeliharaan selama tiga tahun, hingga pengembangan kawasan berbasis masyarakat.
Dari sisi dampak ekonomi, BNI mencatat program ini memberikan nilai tambah signifikan. Berdasarkan kajian Social Return on Investment (SROI), setiap Rp1 investasi menghasilkan manfaat sebesar Rp3,35 hingga akhir 2025.
Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp7,23 pada periode 2026–2027 seiring dengan semakin matangnya ekosistem mangrove. “Capaian ini menunjukkan program keberlanjutan yang dirancang secara tepat mampu memberikan dampak multiplikasi yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Okki.
Tidak berhenti sampai situ, BNI melalui BNI Agen46 juga menghadirkan akses layanan perbankan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara, yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke kantor cabang bank.
View this post on Instagram
Di wilayah yang harus ditempuh melalui jalur laut itu, kehadiran BNI Agen46 memudahkan warga melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menyeberang ke pusat kota. Layanan yang tersedia mencakup pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Okki Rushartomo menyampaikan BNI Agen46 merupakan perpanjangan tangan BNI dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
|Baca juga: FWD Insurance Tunjuk Direktur Kepatuhan dan Chief of Risk Baru
|Baca juga: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BI Luncurkan 4 Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu
“BNI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat di berbagai pelosok dapat merasakan manfaat layanan perbankan tanpa harus menghadapi kendala jarak dan biaya,” kata Okki.
Salah satu mitra BNI Agen46 di Pulau Lembeh, Ratti Manopo, mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Selain menjadi agen layanan perbankan di toko sembakonya, ia juga memperoleh pembiayaan KUR untuk mengembangkan usaha.
“Manfaat menjadi BNI Agen46 sangat terasa. Saya mengajukan pinjaman KUR di BNI dan disetujui. Modal itu langsung saya gunakan untuk mengembangkan usaha. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik,” ujar Ratti.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himpunan Bank Negara (Himbara) dapat mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Menurutnya angka tersebut mencerminkan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan nasional.
“Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu per satu contohnya seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih Rp450 triliun. Ini berdasarkan market kapitalasi ya di bursa. Kemudian BNI slightly di atas Rp450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir Rp200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN,” ucapnya.
“Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih tuh Rp1100 triliun yang di mana itu mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia,” tuturnya.
Melihat potensi tersebut, Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa kehadiran bank Himbara dapat dilihat tidak hanya sebagai entitas bisnis, namun juga dapat berperan aktif memberikan manfaat kepada masyarakat.
|Baca juga: Jangan Remehkan Penyakit Tropis, Allianz Indonesia Catat Ribuan Klaim di Awal 2026!
|Baca juga: Banggar dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2027, Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 6,5%
Rosan menyebut di antaranya dapat berupa pemberian persamaan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi,” jelas Rosan.
Selain itu, Rosan menilai bank Himbara juga berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Namun, Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnisnya, bank Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas.
“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
