Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dukungan terhadap program prioritas nasional akan dijalankan melalui lima program utama di lingkungan Kemenkeu. Salah satu dukungan tersebut diberikan melalui Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi.
|Baca juga: AAJI: Integrasi Teknologi dan Sentuhan Manusia Jadi Masa Depan Industri Asuransi Jiwa
|Baca juga: Laba Melejit 106%, Antam (ANTM) Guyur Dividen Rp5,04 Triliun
Program itu mencakup pendanaan pendidikan dasar guna mendukung pembangunan 514 Sekolah Rakyat. “Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi yang diampu oleh enam unit Eselon I, yaitu: BKF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, dan DJA,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 15 Juni 2026.
“Dengan kegiatan antara lain pendanaan pendidikan dasar terhadap peningkatan akses pendidikan yang mendukung PKPN 514 Sekolah Rakyat,” tambah Purbaya.
|Baca juga: Asuransi Bintang Bagi Dividen Rp5,7 per Saham, Catat Tanggal Pembayarannya!
|Baca juga: Rupiah Lagi Loyo, OJK Wanti-wanti Debitur Valas Bisa Kena Tekanan
Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan dukungan terhadap pemberantasan penyelundupan melalui sinergi patroli laut yang terkoordinasi. Program tersebut masuk dalam Program Pengelolaan Penerimaan Negara.
Pada sektor ekonomi desa, Kemenkeu akan menggelar bimbingan teknis bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung target pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
View this post on Instagram
Dukungan juga diberikan melalui Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko. Program tersebut mencakup kebijakan pengelolaan kekayaan negara untuk mendukung sejumlah agenda prioritas pemerintah.
Adapun program yang didukung antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mobil nasional, hingga peningkatan kapasitas 66 rumah sakit.
“Kegiatan antara lain kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung beberapa PKPN,” kata Purbaya.
|Baca juga: Asing Mulai Masuk, IPOT Beberkan Rekomendasi Saham Pilihan Paling Seksi Pekan Ini
|Baca juga: Bukit Asam (PTBA) Tebar Dividen Rp1,32 Triliun di Tengah Tantangan Industri Batu Bara
Di sisi lain, Kemenkeu juga mengalokasikan dukungan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel guna mendukung implementasi program biodiesel 50 persen atau B50. Untuk menjalankan berbagai program tersebut, Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun.
View this post on Instagram
Anggaran itu terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp102,15 miliar, serta dana Badan Layanan Umum (BLU) Rp10,38 triliun.
|Baca juga: Soal Kredit Program Pemerintah, OJK Bilang Keputusan Penyaluran Tetap di Tangan Bank
Menurut Purbaya, besaran pagu yang diusulkan relatif sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah memperhitungkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kementerian dan lembaga diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
“Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan Pagu Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
