Dari Desa Menyalakan Negeri: Inovasi Pertamina Menuju Kemandirian Energi

By Angga Bratadharma

Kamis, 29 Oktober 2026 10:51 WIB

Salah satu Desa Energi Berdikari Pertamina. | Foto: Pertamina

Media Asuransi, JAKARTA – Kemandirian energi di Indonesia tidak hanya ditentukan besarnya produksi minyak dan gas bumi atau kapasitas pembangkit listrik skala besar. Ukurannya juga terlihat dari kemampuan sebuah desa memenuhi kebutuhan energinya hingga mengubah energi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Di titik inilah inovasi Pertamina melalui program Desa Energi Berdikari memiliki arti strategis: menghadirkan energi sekaligus membangun kemampuan masyarakat untuk mengelolanya secara berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku kemandirian energi merupakan bagian penting dari peran Pertamina dalam mendukung kedaulatan energi nasional. Langkah tersebut bukan tidak mungkin bisa menggerakkan ekonomi daerah dan imbasnya terhadap perekonomian nasional.

Di awal 2026, dirinya membeberkan komitmen Pertamina Beyond Energy yang mengintegrasikan transisi energi hijau, ekonomi sirkular, dan penguatan ketahanan energi dengan pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut diterjemahkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Desa Energi Berdikari. Pertamina mengembangkan program ini di 252 titik lokasi dengan mengintegrasikan pemanfaatan energi baru terbarukan dan penguatan ekonomi desa.

Bagi masyarakat, pendekatan tersebut membuka peluang agar sumber energi lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung kegiatan produktif dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2026 pada 2 September 2026 menegaskan, bagi pemerintah penguatan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menjadi bagian dari agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

Yuliot menyampaikan dinamika geopolitik global dapat memengaruhi rantai pasok dan berdampak pada kenaikan harga energi, inflasi, biaya produksi, serta beban subsidi dan kompensasi energi.

“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” ujar Yuliot.

Untuk memperbesar kontribusi energi bersih, pemerintah telah menetapkan peningkatan kapasitas pembangkit EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dari sekitar 70 gigawatt tambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan, sekitar 42,6 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan.

“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ungkap Yuliot.

Namun, energi bersih tidak akan otomatis menghadirkan kemandirian jika masyarakat hanya menjadi penerima manfaat. Warga perlu memiliki keterampilan untuk mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan fasilitas energi. Di aspek ini, penting melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membangun kemandirian energi.

Kondisi itu pun difasilitasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) kembali memfasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Local Hero Junior Operator Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), bagian dari program Desa Energi Berdikari Pertamina.

Berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 di Kampus PPSDM KEBTKE, Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh 23 Local Heroes binaan Pertamina dari berbagai wilayah. Kepala PPSDM KEBTKE Edi Wibowo mengapresiasi kolaborasi tersebut untuk memperkuat kompetensi para penggerak Desa Energi Berdikari.

Pelatihan mencakup regulasi ketenagalistrikan, sistem dan komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hingga teknik pengoperasian instalasi. Bekal ini penting agar fasilitas energi desa dapat dikelola secara mandiri, aman, dan berkelanjutan.

Inovasi berikutnya adalah memastikan energi terhubung dengan aktivitas ekonomi. PLTS, misalnya, dapat mendukung pengolahan hasil pertanian, penyimpanan produk, usaha mikro, hingga kegiatan produktif lain yang membutuhkan listrik.

Pengembangannya harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tiap desa, disertai perhitungan biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, serta model pembiayaan yang jelas. Dengan begitu, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi menjadi modal produktivitas warga.

Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman pada September 2026. Ia menekankan energi fosil dan energi terbarukan perlu saling melengkapi dalam masa transisi.

Bagi desa, pendekatan ini berarti memilih solusi berdasarkan kebutuhan riil, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya, tanpa mengabaikan keandalan pasokan. Upaya itu juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memantapkan kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Laode memaparkan prognosa bauran energi global berdasarkan studi ExxonMobil, di mana pada 2050 porsi migas diproyeksikan masih mendominasi bauran energi dunia sebesar 55 persen dalam skenario business as usual. Bahkan dalam skenario ketat International Energy Agency (IEA), porsi migas diperkirakan masih mencapai 45 persen.

“Ketika kita memasuki posisi bauran energi baru terbarukan, kita cek dulu bauran energi kita seperti apa, migas sebesar apa, sehingga target kita untuk energi terbarukan ini dapat tercapai sesuai yang kita rencanakan. Jangan sampai kita kerja tetapi peta posisi kita di mana kita tidak tahu,” kata Laode.

Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz menambahkan ketersediaan energi merupakan fondasi utama masa depan bangsa yang menentukan daya saing industri dan kedaulatan nasional. Perguruan tinggi, menurutnya, harus mengambil peran aktif sebagai penyedia solusi inovatif.

“Energi bukan sekadar persoalan listrik atau bahan bakar, melainkan persoalan masa depan bangsa. Kita menghadapi tantangan semakin kompleks. Kebutuhan energi terus meningkat, sementara kita juga dituntut untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil, bergerak menuju energi yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bahwa pemberdayaan lokal dapat menghasilkan dampak ekonomi nyata juga tercermin dari pengalaman Grup Pertamina Hulu Indonesia. Hal itu terungkap saat Grup Pertamina Hulu Indonesia berhasil meraih penghargaan pada ajang CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Award 2026.

Dalam ajang ini, Sutiarso, Direktur BUMDes Trans Makmur Jaya, meraih penghargaan Excellent, predikat tertinggi kategori perorangan dalam ajang CSR & PDB 2026 atas keberhasilannya sebagai local hero dalam menggerakkan BUMDes, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kini, BUMDes Trans Makmur Jaya telah mengembangkan sembilan unit usaha, mulai dari sarana produksi pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi, penyewaan alat dan mesin pertanian, peternakan ayam petelur dan sapi, jasa transaksi perbankan, pangkalan LPG tiga kg, pengadaan barang dan jasa, hingga pengolahan pupuk kompos.

Sutiarso menyampaikan kegembiraan dan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam perjalanan pengembangan BUMDes Trans Makmur Jaya. “Terima kasih atas fasilitasi dalam penjemputan juara ini di Kementerian Desa dan Transmigrasi di Jakarta serta pendampingan yang luar biasa dari Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS),” ujar Sutiarso.

Head of Comrel & CID Zona 9 Dharma Saputra menekankan pentingnya kolaborasi perusahaan, pemerintah desa, BUMDes, UMKM, dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan manfaat bersama.

Meski bukan proyek pembangkit energi, namun praktik ini menunjukkan bahwa kelembagaan dan kepemimpinan lokal merupakan fondasi penting agar program pemberdayaan berkelanjutan.

Dharma menambahkan melalui berbagai program pelibatan dan pengembangan masyarakat, perusahaan akan terus mendorong masyarakat di sekitar wilayah operasi untuk menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dalam mendukung proses pembangunan.

“Kami percaya pengembangan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia,” tukasnya.

Lebih lanjut, PT Pertamina (Persero) terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni pengembangan energi bersih di perdesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB) serta penguatan pelaku UMKM.

Kedua program itu menjadi upaya Pertamina menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Program DEB menjadi salah satu upaya Pertamina dalam mendukung Asta Cita Pemerintah melalui pembangunan kemandirian energi berbasis energi terbarukan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Hingga akhir Maret 2026, Pertamina telah mengembangkan Program DEB di 262 desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan membangun fasilitas penunjang energi terbarukan berupa tenaga surya 1.302.700 watt-peak, biogas dan biometana 959.302 meter kubik per tahun, serta pembangkit mikrohidro berkapasitas 52.500 watt.

Program ini tidak hanya mendorong kemandirian energi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Program DEB dirancang agar transisi energi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat

“Melalui Program Desa Energi Berdikari, Pertamina menghadirkan energi bersih yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Energi yang tersedia membantu meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa,” ujar Baron.

Pemanfaatan energi bersih telah menciptakan efek berganda. Sepanjang 2025, Program DEB berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan hingga 21.357 ton per tahun. Di berbagai daerah, energi bersih juga mendorong tumbuhnya UMKM yang menjadi penggerak ekonomi desa.

Secara keseluruhan, Program Desa Energi Berdikari telah memberikan manfaat kepada 96.925 orang. Adapun berbagai program unggulan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Pertamina secara keseluruhan telah menjangkau 283.841 penerima manfaat.

Lebih lanjut, di masa mendatang Pertamina dapat memperkuat Desa Energi Berdikari melalui tiga langkah: memperluas teknologi EBT sesuai potensi daerah, meningkatkan kompetensi operator lokal, serta menghubungkan energi dengan usaha produktif dan kelembagaan ekonomi desa.

Pada akhirnya, Energizing Innovation bukan sekadar menghadirkan teknologi baru. Inovasi yang paling bermakna adalah ketika masyarakat desa mampu menjaga energi tetap menyala, mengubahnya menjadi peluang usaha, dan mewariskan lingkungan yang lebih lestari kepada generasi berikutnya.

“Bagi Pertamina, transisi energi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami akan terus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Baron.

Lebih lanjut, Pertamina mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” pungkas Simon.